PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA JAKARTA SC

Cuti Bersama Lebaran 7 Hari, Perdagangan Saham Ikut Libur | PT RFB

2b3110a6-3049-460c-b3ff-f1dde4467b9d_169

Jakarta, Rifan Financindo¬†–¬†Pemerintah telah mentapkan bahwa cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini tetap 7 hari. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut keputusan pemerintah.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, jadwal libur perdagangan saham di pasar modal akan mengikuti cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Sebab mengikuti jadwal kliring.

“Seperti diumumkan Ibu Menko, bursa buka mulai tanggal 20 Juni. Kan ikut pemerintah. Kita hanya buka pas kliring buka,” tuturnya kepada detikFinance, Senin (7/4/2018).

Pemerintah pun tegas terkait dengan keputusan cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 selama 7 hari atau sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri.

SKB 3 menteri ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam keputusan tersebut penambahan cuti bersama diberikan 2 hari sebelum Lebaran, yaitu 11 dan 12 Juni 2018, serta 1 hari setelah Lebaran, yaitu pada 20 Juni 2018. Total cuti bersama adalah 7 hari, yaitu 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

Dalam keputusan ini juga, ada 8 poin tambahan yang merupakan hasil SKB 3 menteri usai menerima masukan dari pihak pengusaha.

Sebanyak 8 poin hasil evaluasi tersebut adalah pertama pemerintah akan memastikan, pelayanan pada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Seperti, rumah sakit, imigrasi, bea cukai, perhubungan, dan sebagainya.

Lalu kedua, setiap kementerian/lembaga akan menugaskan pekerjanya. Ketiga, PNS yang bekerja pada saat lebaran dapat mengajukan cuti di luar itu tanpa mengurangi jatah cutinya. Keempat, transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada 20 Juni 2018.

Kelima, cuti bersama di sektor swasta bersifat fakultatif, sehingga kesepakatan melibatkan para buruh dan pengusaha. Keenam, Kemenhub akan mengatur sektor pelabuhan agar pelabuhan bisa bekerja pada saat cuti lebaran.

Ketujuh, melengkapi ini, 4 menko akan mengatur atau menindak lanjuti ke kementerian/lembaga yang di bawahnya. Kedelapan, setiap kementerian/lembaga akan menetapkan instruksi/surat edaran.

 

sumber: detik