PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA JAKARTA SC

Ditanya soal Film G30S/PKI, Ini Jawaban Menhan | Rifan Financindo

9804bce9-6ae9-4fe7-a142-b25c76f99e56_169

Jakarta, PT Rifan Financindo – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ikut angkat bicara terkait polemik pemutaran film G30S/PKI. Menhan meminta kegiatan itu tidak dilakukan karena khawatir memicu keributan.

Pasalnya, kata dia, PKI merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia. Pelarangan itu juga secara jelas tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

“Itu kan sudah ada Undang-Undang Tahun 1966. Terus ada Tap MPR tentang pelarangannya. Pakai baju PKI saja nggak boleh,” kata Ryamizard saat ditemui dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad, Kota Bandung, Senin (18/9/2017).

Dia kemudian mencontohkan penggunaan logo swastika yang dilarang keras di Jerman. Logo tersebut dianggap sebagai simbol Nazisme yang memiliki sejarah kelam oleh pemerintah Jerman. “Di Jerman saja pakai baju swastika ditangkap, lo,” ujarnya.

Karena itu, Ryamizard meminta agar kegiatan yang berhubungan dengan PKI itu tidak dilakukan karena khawatir bisa memicu keributan.

“Nggak boleh itu membangkitkan keributan lagi. Bukan saya apa-apa, ntar ribut lagi. Saya sebagai Menhan nggak suka anak bangsa ribut sendiri. Nggak baik merusak pertahanan,” ucapnya.

“Yang sengaja bikin ribut nggak usah saja. Saya ini lama di hutan, cukup dengan musuh saja ributnya. Dengan teman-teman nggak usah ribut. Saya nggak suka-ribut-ribut,” tutur Ryamizard.

Khusus film Pengkhianatan G 30 S/PKI merupakan bagian propaganda Orde Baru untuk melanggengkan pemahaman mengenai peristiwa 1965 dari sudut pandang versi militer. Kekejaman dalam pembunuhan penculikan jenderal di Lubang Buaya didramatisasi untuk membenarkan operasi terhadap simpatisan PKI. Padahal hasil autopsi mayat jenderal korban penculikan tidak menemukan siksaan seperti yang digambarkan dalam film itu.

Penulis buku ‘Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer Dalam Sinema Indonesia’ ini mengaku masih banyak film propaganda Orde Baru yang ditayangkan oleh TVRI, satu-satunya siaran televisi waktu itu. Bentuknya bisa berupa sinetron mengenai pembangunan atau apapun.

Di masa orde baru akses referensi masyarakat mengenai kejadian 1965 masih terbatas. Kini ketika informasi kian terbuka, film, buku, ataupun dokumentasi lain harusnya bisa dikonsumsi tanpa tekanan.

 

sumber: detik

id – PT Rifan Financindo Berjangka