PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA JAKARTA SC

Perkembangan Fintech hingga Minat Tax Amnesty Rendah | PT Rifan Financindo Berjangka

top-bisnis-perkembangan-fintech-hingga-minat-tax-amnesty-rendah-J8FpPviKC7

Jakarta,?Rifan Financindo Berjangka -?Belakangan ini perkembangan industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) semakin masif. Persaingan antara perbankan dengan fintech pun semakin ketat.

Bank Indonesia (BI) menyosialisasikan market code of conduct kepada seluruh pelaku perbankan di Indonesia.

Di sisi lain, pengamat pajak Parwito menilai capaian tax amnesty tersebut begitu rendah bila dibandingkan dengan harapan pemerintah yang begitu tinggi terhadap tax amnesty.

Ketiga berita tersebut banyak menarik perhatian pembaca Okezone kemarin, Berikut berita selengkapnya:

OJK Berharap Persaingan Sehat Fintech dan Perbankan

Belakangan ini perkembangan industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) semakin masif. Persaingan antara perbankan dengan fintech pun semakin ketat.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Mulya E Siregar mengatakan, antara fintech dan perbankan sebenarnya memiliki fungsi positif bagi masyarakat dalam menyalurkan keuangan. Sehingga seharusnya keduanya bisa berkolaborasi bukan berkompetisi.

“Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau bertanya ini kompetisi atau kolaborasi antara fintech dengan perbankan tentunya kita berharap kalau pun berkompetisi harus yang sehat, tapi kita lebih cenderung berkolaborasi saling simbiosis mutialisme,” tuturnya di Hotel Pullman, Jakarta.

Mulya berharap, apapun yang dilakukan perusahaan fintech maupun perbankan harus memiliki nilai tambah kepada publik. Dalam arti dalam menyalurkan pembiayaan yang memiliki manfaat optimal kepada masyarakat.

“Sebetulnya pemanfaatan dari pembiayaan harus dilihat dalam konteks yang luas. Dalam pengertian kita sudah masuk dalam era sustainable development goals (SDG),” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, hadirnya perusahaan-perusahaan fintech bisa membantu upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sebab seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank harus memiliki aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

“Artinya pemanfaatannya harus, jangan sampai ada pemanfaatan ekonomi tapi tidak berdampak sosial atau berdampak pada lingkungan. Kami harapkan ini bermanfaat untuk kt semua,” pungkasnya.

BI Tekankan Code of Conduct ke Pelaku Perbankan

Bank Indonesia (BI) menyosialisasikan market code of conduct kepada seluruh pelaku perbankan di Indonesia. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama oleh beberapa perbankan.

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan, market code of conduct menjadi sesuatu hal yang penting dan yang harus diperhatikan oleh para pelaku perbankan.

Pasalnya, kata Mirza, pada saat krisis ekonomi 2008 code of conduct menjadi sorotan di pasar keuangan. Di Indonesia, kata Mirza, baru dilakukan penandatanganan mengenai hal tersebut.

“Jadi yang sudah mengikuti market code of conduct internasional, pelaku keuangan di pasar keuangan sudah mengikuti code of conduct internasional. Harapan kami di BI dan OJK tentu apa yang di-launching dan tadi diserahkan buku itu kepada kami ke BI dan OJK sebagai regulator, bukan hanya simbolik tetapi janji yang akan dipatuhi dihormati oleh para pelaku di industri,” kata Mirza di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Perjanjian mengenai market code of conduct juga dilatarbelakangi oleh belum match-nya transaksi di pasar keuangan. Kata Mirza, hal tersebut terjadi bagi perbankan yang kelebihan likuiditas dengan yang membutuhkan likuiditas.

“Sehingga yang memiliki kelebihan likuiditas jangka pendek menempatkan kembali ke penyedia likuiditas yakni Bank Central, tetapi Bank Central mendapat limpahan likuiditas dari kalian, sebetulnya kan tidak perlu,” tandasnya.

Tax Amnesty Masih Rendah, Pemerintah Harus Pancing Minat Masyarakat

Pemerintah mencatatkan realisasi jumlah harta program tax amnesty per 23 Agustus 2016 sebesar Rp46,75 triliun. Sementara jumlah uang tebusan baru mencapai Rp962,10 miliar atau 0,6 persen dari target.

Pengamat Pajak Parwito menilai capaian tersebut begitu rendah bila dibandingkan dengan harapan pemerintah yang begitu tinggi terhadap tax amnesty. Menurutnya, data tersebut juga menjadi bukti para pemilik dana calon peserta tax amnesty masih enggan mengikuti program tax amnesty.

“Bila melihat ini, artinya mereka (calon peserta tax amnesty) masih mempertimbangkan apa betul kalau tidak ikut tax amnesty, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bisa mengetahui dan mendeteksi aset mereka. Ini jadi pertanyaan sekarang untuk DJP,” ujarnya dalam IDX Channel.

Menurut Parwito, pemerintah harus mencari tahu mengapa minat para pemilik dana terhadap program tax amnesty masih sangat rendah. Sebab jika tidak, target masuknya dana repatriasi tidak akan tercapai.

“Semua kan sudah diberikan Menkeu. Menkeu sudah terbitkan semua tata cara baik di luar maupun dalam negeri. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa yang ikut masih sedikit,” ujarnya.

(id, RifanFinancindo)