PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA JAKARTA SC

PT Rifan – HEADLINE:19 Pekerja Dibantai

kapal

PT Rifan Financindo Berjangka, Jakarta – Sore itu, Sabtu 1 Desember, hari libur pekerja proyek Trans Papuaberubah mencekam. Sekitar 50 orang bersenjata api mendatangi kamp pekerja PT Istaka Karya, memaksa seluruh karyawan yang berjumlah 25 orang keluar.

Dengan kondisi tangan terikat, para pekerja digiring menuju Kali Karunggame. Esok harinya, Minggu 2 Desember, pukul 07.00 WIT, seluruh pekerja dibawa berjalan kaki, dengan tangan masih terbelenggu, menuju Bukit Puncak Kabo. Di tengah jalan, mereka dipaksa jalan jongkok, dalam formasi barisan lima saf.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang menyandera mereka, pun menari sambil meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua. Lalu, sekonyong-konyong, mereka kemudian menembaki para pekerja. Membantai para sandera.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut, korban pembunuhan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua berjumlah 20 orang. Sebanyak 19 orang di antaranya adalah pekerja pembangunan jembatan, dan satu anggota TNI.

Kapendam Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan, upaya pemulihan keamanan di Papua yang dilakukan TNI saat ini fokus pada evakuasi korban. Setelah evakuasi selesai, penegakan hukum akan dilakukan.

“Kita tidak akan menolerir, kita selesaikan dengan proses hukum. Namun demikian, tetap kami sampaikan bahwa kita buka peluang seluas-luasnya bagi saudara-saudara kita yang bersebelahan paham dengan kita apabila ada yang memiliki kesadaran menyerahkan diri, bergabung dengan NKRI dan menyerahkan senjata, kita akan jamin keamanannya dan kita akan ampuni,” kata Aidi kepada Liputan6.com, Kamis (6/12/2018).

Kodam Cenderawasih dan Polda Papua, sambungnya, telah membentuk Satgas Penegakan Hukum. Saat ini, pergerakan TNI masih di bawah Polri karena status keamanan di Papua masih tertib sipil.

“Sama seperti di Jakarta, yang harus didahulukan adalah tindakan-tindakan polisioner, bukan tindakan militer. Karena status hukum yang berlaku di Papua saat ini sama dengan di Jakarta, hukum sipil. Kalau darurat militer, pasti yang di depan adalah TNI,” ujarnya.

Terkait status keamanan di Papua apakah harus berubah menjadi operasi militer, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah. TNI di lapangan sifatnya sebagai pelaksana saja.

“Mau statusnya tertib sipil, darurat militer, ya kita melaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku saja. Kalau diterapkan seperti apa kriterianya, bagaimana mendefinisikan itu darurat militer atau operasi segala macam itu, itu negara yang menentukan,” ungkap Aidi.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengakui pihaknya yang bertanggung jawab terhadap aksi penembakan pekerja PT Istaka Karya yang tengah merampungkan jembatan di proyek Trans Papua, Nduga, Papua.

“Kami yang bertanggung jawab,” kata Sebby saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (6/12/2018). Saat dihubungi Sebby mengaku sedang berada di hutan perbatasan Papua.

Menurut Sebby, penyerangan dilakukan kelompok Egianus Kogoya yang memimpin Kodam III TPNPB. Kesatuan ini, kata Sebby, membawahi wilayah Nduga. “Tidak banyak pasukannya, hanya 50 orang,” sebut Sebby.

Disinggung motif penyerangan kelompoknya, Sebby mengatakan bahwa pihaknya menolak apapun yang dibangun pemerintah Indonesia di Papua, termasuk pembangunan jalan Trans Papua.

“Kami hanya menginginkan kemerdekaan Papua Barat dan pemerintah Indonesia harus akui itu. Kami menolak pembangun jalan Trans Papua dan sudah pernah diperingatkan sebelumnya,” ujar Sebby.

Terkait aksi brutal, Sebby mengaku punya alasan pihaknya melakukan hal itu. Menurut dia, para pekerja tersebut bukanlah pekerja biasa. Dia menyebut para pekerja sebagai aparat TNI-Polri yang menyamar menjadi pekerja proyek.

Zona Aman Berubah Merah

Leave a Reply